Mengenal Lebih Dekat: Delik Materil dan Formil

Delik materiil dan delik formil adalah dua jenis delik dalam hukum pidana yang memiliki perbedaan utama dalam penentuan ketidakpatuhan hukum.

Delik formil adalah tindak pidana yang dianggap selesai ketika tindakan yang dilarang oleh undang-undang telah dilakukan, tanpa mempertimbangkan hasil dari tindakan tersebut. Artinya, jika seseorang melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, maka tindak pidana tersebut sudah dianggap terjadi, bahkan jika tidak ada akibat yang timbul dari perbuatan tersebut.

Contoh delik formil adalah pencurian, seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Dalam pasal ini, seseorang yang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dianggap telah melakukan tindak pidana pencurian, tanpa perlu mempertimbangkan apakah barang tersebut telah berhasil diambil atau tidak.

Delik materiil adalah tindak pidana yang penekanannya terletak pada akibat yang dilarang dari perbuatan tersebut. Artinya, tindak pidana hanya dianggap terjadi jika akibat yang dilarang oleh undang-undang telah terjadi. Contoh delik materiil adalah pembunuhan, seperti yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Dalam pasal ini, seseorang yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain, dianggap telah melakukan tindak pidana pembunuhan, karena ada akibat nyata yang timbul dari perbuatan tersebut, yaitu hilangnya nyawa seseorang.

Dalam keseluruhan, delik formil lebih menekankan pada perbuatan itu sendiri, sedangkan delik materiil lebih menekankan pada akibat dari perbuatan tersebut.

Untuk menentukan apakah suatu tindak pidana termasuk delik formil atau delik materiil, Anda perlu memahami unsur-unsur yang membedakan kedua jenis delik tersebut. Berikut adalah cara menentukan jenis delik:

Delik Formil

1. Perbuatan Itu Sendiri: Delik formil menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, tanpa mempertimbangkan akibat yang timbul dari perbuatan tersebut.

2. Tidak Perlu Akibat: Jika tindakan yang dilarang sudah dilakukan, maka tindak pidana dianggap telah terjadi, bahkan jika tidak ada akibat yang nyata

Contoh: Pencurian (Pasal 362 KUHP) adalah contoh delik formil karena seseorang dianggap telah melakukan tindak pidana pencurian jika mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, tanpa perlu mempertimbangkan apakah barang tersebut berhasil diambil atau tidak

Delik Materiil

1. Akibat yang Dilarang: Delik materiil menekankan pada akibat yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana hanya dianggap terjadi jika akibat yang dilarang telah terjadi.

2. Perlu Akibat: Jika tidak ada akibat yang dilarang, maka tindak pidana tidak dianggap terjadi. Contoh: Pembunuhan (Pasal 338 KUHP) hanya dianggap sebagai tindak pidana pembunuhan jika ada hilangnya nyawa seseorang.

Contoh: Pembunuhan (Pasal 338 KUHP) adalah contoh delik materiil karena tindak pidana pembunuhan hanya dianggap terjadi jika ada hilangnya nyawa seseorang.

Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya :

•Delik Formil: Fokus pada perbuatan yang dilarang, tanpa mempertimbangkan akibat.

•Delik Materiil: Fokus pada akibat yang dilarang, hanya dianggap terjadi jika akibat tersebut nyata.

Dengan memahami kedua konsep ini, kita bisa lebih mengerti bagaimana hukum menilai tindakan kriminal.

Hari Kontrasepsi Sedunia : Meningkatkan Kesadaran dan Kualitas Kehidupan

Setiap tahun pada tanggal 26 September, dunia mengadakan peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia, sebuah momentum penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga dengan menggunakan berbagai jenis pilihan kontrasepsi. Perayaan ini dimulai pada tahun 2007 dan telah menjadi tradisi internasional yang diperingati oleh lebih dari 15 LSM internasional, komunitas medis, dan organisasi pemerintah.

Pada tahun 2023, tema Hari Kontrasepsi Sedunia adalah "Kekuatan Pilihan," yang menyoroti peran penting pilihan kontrasepsi dalam memungkinkan masyarakat mengambil kendali atas kesehatan reproduksi mereka. Tema ini tidak hanya mencakup mengenai kontrasepsi saja, tetapi juga mendorong otonomi, memungkinkan pengambilan keputusan yang cerdas, dan memajukan upaya internasional dalam kesehatan reproduksi dan keluarga berencana.

Perencanaan Keluarga yang Matang

Perencanaan keluarga adalah poin penting yang harus dipersiapkan setelah menikah. Dengan perencanaan keluarga yang matang, pasangan bisa mengembangkan diri dan karier. Kemampuan untuk merencanakan kehamilan termasuk memilih kontrasepsi juga dipercaya dapat meningkatkan kesehatan mental dan kebahagiaan bagi perempuan. Di sisi lain, kasih sayang dan kebutuhan finansial untuk anak bisa dimaksimalkan.

Pemakaian Kontrasepsi Modern

Indonesia, sebagai salah satu negara yang aktif dalam peringatan ini, telah menetapkan target meningkatkan cakupan kesertaan KB semua metode kontrasepsi. BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) telah berkolaborasi dengan mitra kerja untuk mengadakan berbagai kegiatan, seperti seminar, webinar, dan pekan pelayanan KB gratis bagi 1,5 juta akseptor di semua provinsi pada 26 September – 4 Oktober 2023.

Peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia juga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat Indonesia tentang pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang berkualitas. Dengan demikian, Indonesia dapat mengurangi angka stunting yang masih tinggi, yaitu sebesar 21,6% pada tahun 2022. BKKBN berkomitmen untuk menurunkan angka stunting menjadi 14% pada tahun 2024 melalui program percepatan penurunan stunting.

Hari Kontrasepsi Sedunia adalah momentum penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga dengan menggunakan berbagai jenis pilihan kontrasepsi. Dengan tema "Kekuatan Pilihan," perayaan ini tidak hanya membantu masyarakat mengambil kendali atas kesehatan reproduksi mereka, tetapi juga memajukan upaya internasional dalam kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Melalui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan, seperti seminar, webinar, dan pekan pelayanan KB gratis, Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan mengurangi angka stunting.

Revisi UU Kementerian Negara: Fleksibilitas dan Efektivitas Pemerintahan

Salah satu perkembangan signifikan dalam tata kelola pemerintahan Indonesia adalah revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Revisi ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada pemerintah dalam mengatur jumlah dan struktur kementerian, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Sebelumnya, UU membatasi jumlah kementerian maksimal 34. Namun, dalam revisi ini, batasan tersebut dihapuskan. Hal ini memberikan wewenang kepada Presiden untuk menentukan jumlah kementerian yang dianggap sesuai dengan kebutuhan dan dinamika pemerintahan.

Penentuan jumlah dan struktur kementerian akan lebih berorientasi pada efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Kementerian akan dibentuk dan diubah sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai target kinerja pemerintahan dan pembangunan nasional.

Revisi ini juga mendorong optimalisasi tugas dan fungsi masing-masing kementerian. Hal ini diharapkan dapat mengurangi tumpang tindih tugas dan meningkatkan efisiensi kerja.

Tujuan Utama Revisi:

• Meningkatkan Efektivitas Pemerintahan: Dengan struktur yang lebih fleksibel, pemerintah dapat menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi dan tantangan yang dihadapi.
• Menyederhanakan Birokrasi: Revisi ini diharapkan dapat menyederhanakan birokrasi dan mengurangi tumpang tindih tugas antar kementerian.
• Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik: Dengan struktur yang lebih efisien, pemerintah diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik.
  

Dampak Positif yang Diharapkan:

• Pengambilan Keputusan yang Lebih Cepat: Dengan struktur yang lebih ramping, pengambilan keputusan pemerintahan diharapkan dapat lebih cepat dan responsif.
• Peningkatan Koordinasi antar Kementerian: Revisi ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan sinergi antar kementerian.
• Penghematan Anggaran: Dengan struktur yang lebih efisien, pemerintah dapat menghemat anggaran negara.
  

Tantangan yang Mungkin Muncul:

• Potensi Penyalahgunaan Wewenang: Fleksibilitas yang diberikan dalam revisi UU ini perlu diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.
• Proses Transisi yang Kompleks: Perubahan struktur pemerintahan tentu akan membutuhkan proses transisi yang kompleks dan membutuhkan waktu.

Revisi UU Kementerian Negara merupakan langkah penting dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Namun, keberhasilan revisi ini sangat bergantung pada bagaimana pemerintah mengimplementasikannya dalam praktik.

Arti Bebas Bersyarat yang Didapat Jessica Wongso

Jakarta - Jessica Kumala Wongso, terpidana kasus 'kopi sianida', dibebaskan bersyarat dari Lapas Pondok Bambu hari ini. Jessica mendapatkan total remisi sebanyak 58 bulan 30 hari alias sekitar hampir 5 tahun karena dinilai telah berkelakuan baik.

"Selama menjalani pidana, yang bersangkutan telah berkelakuan baik berdasarkan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana dengan total mendapat Remisi sebanyak 58 bulan 30 hari," kata Kepala Kelompok Kerja Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Deddy Eduar Eka Saputra, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (18/8/2024).

Untuk diketahui, Jessica mulai ditahan sejak 30 Juni 2016, dan menerima pidana 20 tahun penjara karena kasus pembunuhan berencana terhadap Mirna. Hal ini berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 498 K/PID/2017

Jessica mendapat pembebasan bersyarat (PB) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: PAS-1703.PK.05.09 Tahun 2024. Dalam hal ini, Jessica masih harus menjalani wajib lapor hingga tahun 2032.

"Selama menjalani PB, yang bersangkutan wajib lapor ke Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Timur-Utara dan akan menjalani pembimbingan hingga 27-03-2032," kata Deddy.

Terkait pembebasan bersyarat sendiri telah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022. Berikut penjelasan tentang pengertian dan persyaratan pemberian bebas bersyarat kepada narapidana:

Apa Itu Pembebasan Bersyarat?

Menurut Pasal 1 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022, pembebasan bersyarat atau bebas bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Pembebasan bersyarat juga merupakan salah satu bentuk hak yang didapatkan oleh narapidana. Pemberian ini haruslah yang bermanfaat bagi narapidana dan anak serta keluarganya. Pemberian bebas bersyarat juga perlu mempertimbangkan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.

Pemberian bebas bersyarat juga bermaksud untuk memberikan motivasi dan kesempatan kepada narapidana dan anak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, pendidikan, keterampilan guna mempersiapkan diri di tengah masyarakat serta mendorong peran serta masyarakat untuk secara aktif ikut serta penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.

Ketentuan Pembebasan Bersyarat

Pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana yang telah memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3, dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan.

2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana.

3. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat.

4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.

Syarat pemberian pembebasan bersyarat tersebut dibuktikan dengan kelengkapan dokumen berikut:

1. Salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan.

2. 3Laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lapas.

3. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Lapas.

4. Surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pengusulan pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana pemasyarakatan yang bersangkutan.

5. Salinan register F dari Kepala Lapas.

6. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas.

7. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga, wali, Lembaga Sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah, kepala desa, atau nama lain yang menyatakan bahwa:

- Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum

- Membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat